Standar Operasional Prosedur (SOP) Berbasis Sistem Terintegrasi
Setiap karyawan wajib melakukan pencatatan kehadiran mandiri (*check-in* dan *check-out*) pada perangkat mesin absensi sidik jari atau pemindai wajah yang terhubung dengan sistem cloud HRIS.
Mengacu pada regulasi ketenagakerjaan nasional, hak cuti tahunan diberikan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan menyelesaikan masa kerja 12 bulan secara berkelanjutan.
Karyawan yang berhalangan hadir akibat gangguan kesehatan wajib memberikan pemberitahuan kepada departemen HRD/Atasan selambat-lambatnya pada jam masuk kerja di hari pertama.
Perusahaan memberikan hak izin tidak masuk kerja dengan tetap mendapatkan upah penuh (*paid leave*) untuk keperluan mendesak berikut:
Karyawati yang mengalami masa kehamilan berhak atas istirahat/cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan (atau menyesuaikan regulasi undang-undang KIA terbaru). Serta hak istirahat khusus pada hari pertama dan kedua masa haid jika merasakan sakit.
Jika karyawan lupa melakukan proses *check-in* atau *check-out* pada mesin absensi akibat kendala teknis atau kelalaian, karyawan diwajibkan mengajukan **Koreksi Kehadiran** melalui sistem ERP maksimal dalam waktu 2x24 jam. Setiap pengajuan koreksi wajib mendapatkan persetujuan (*approval*) dari atasan atau HRD agar tercatat sah pada rekapitulasi gaji.
Jam kerja lembur hanya akan dihitung dan dikalkulasikan ke dalam komponen *payroll* apabila terdapat Surat Perintah Lembur (SPK) digital yang diterbitkan secara resmi melalui sistem ERP dan disetujui oleh manajemen yang berwenang.
Mangkir atau tidak hadir tanpa keterangan resmi (*Alpha*) akan berdampak langsung pada pemotongan upah harian secara proporsional. Akumulasi ketidakhadiran tanpa izin yang melanggar ketentuan perusahaan dapat berujung pada penerbitan Surat Peringatan (SP) internal melalui modul personalia sistem.
Setiap karyawan bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan kredensial akun login ERP serta PIN absensi masing-masing. Segala aktivitas pencatatan kehadiran maupun pengajuan transaksi yang dilakukan melalui akun terkait dianggap sah dan merupakan tanggung jawab mutlak pemilik akun.