Dokumen Resmi HRIS Enterprise & ERP Policy

Kebijakan Operasional, Kehadiran & Regulasi Cuti

Standar Operasional Prosedur (SOP) Berbasis Sistem Terintegrasi

1 Ketentuan Absensi & Integrasi Perangkat Mesin

Setiap karyawan wajib melakukan pencatatan kehadiran mandiri (*check-in* dan *check-out*) pada perangkat mesin absensi sidik jari atau pemindai wajah yang terhubung dengan sistem cloud HRIS.

  • Karyawan wajib memastikan nomor PIN dan NIK terdaftar secara valid pada database mesin.
  • Toleransi keterlambatan kehadiran diatur maksimal 15 menit dari jam shift kerja yang telah ditentukan.
  • Segala bentuk anomali atau kegagalan sinkronisasi data mesin akan dicatat dan divalidasi secara otomatis oleh modul webhook sistem.

2 Kebijakan Cuti Tahunan & Batasan Khusus (Client Policy)

Mengacu pada regulasi ketenagakerjaan nasional, hak cuti tahunan diberikan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan menyelesaikan masa kerja 12 bulan secara berkelanjutan.

⚠️ Ketentuan Khusus Perusahaan: Pengambilan jatah cuti tahunan oleh karyawan dibatasi maksimal 1 (satu) kali pengajuan dalam 1 (satu) bulan berjalan. Sistem HRIS secara otomatis akan menolak pengajuan lanjutan jika dalam bulan yang sama kuota pemakaian sudah terpakai.

3 Prosedur Cuti Sakit & Lampiran Medis

Karyawan yang berhalangan hadir akibat gangguan kesehatan wajib memberikan pemberitahuan kepada departemen HRD/Atasan selambat-lambatnya pada jam masuk kerja di hari pertama.

  • Wajib mengunggah berkas digital (scan/foto) **Surat Keterangan Dokter** resmi melalui menu sistem pengajuan izin.
  • Perhitungan penggajian dan kompensasi cuti sakit disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

4 Izin Alasan Penting & Hak Berbayar Khusus

Perusahaan memberikan hak izin tidak masuk kerja dengan tetap mendapatkan upah penuh (*paid leave*) untuk keperluan mendesak berikut:

• Pernikahan pekerja: 3 Hari
• Pernikahan anak pekerja: 2 Hari
• Khitanan / Baptis anak: 2 Hari
• Kematian keluarga inti: 2 Hari
• Istri melahirkan / keguguran: 2 Hari
• Kematian keluarga serumah: 1 Hari

5 Cuti Melahirkan & Hak Khusus Karyawati

Karyawati yang mengalami masa kehamilan berhak atas istirahat/cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan (atau menyesuaikan regulasi undang-undang KIA terbaru). Serta hak istirahat khusus pada hari pertama dan kedua masa haid jika merasakan sakit.

6 Kebijakan Koreksi Kehadiran (Attendance Correction)

Jika karyawan lupa melakukan proses *check-in* atau *check-out* pada mesin absensi akibat kendala teknis atau kelalaian, karyawan diwajibkan mengajukan **Koreksi Kehadiran** melalui sistem ERP maksimal dalam waktu 2x24 jam. Setiap pengajuan koreksi wajib mendapatkan persetujuan (*approval*) dari atasan atau HRD agar tercatat sah pada rekapitulasi gaji.

7 Regulasi Lembur (Overtime Policy)

Jam kerja lembur hanya akan dihitung dan dikalkulasikan ke dalam komponen *payroll* apabila terdapat Surat Perintah Lembur (SPK) digital yang diterbitkan secara resmi melalui sistem ERP dan disetujui oleh manajemen yang berwenang.

8 Sanksi & Pemotongan Upah (No Work, No Pay)

Mangkir atau tidak hadir tanpa keterangan resmi (*Alpha*) akan berdampak langsung pada pemotongan upah harian secara proporsional. Akumulasi ketidakhadiran tanpa izin yang melanggar ketentuan perusahaan dapat berujung pada penerbitan Surat Peringatan (SP) internal melalui modul personalia sistem.

9 Keamanan Data & Tanggung Jawab Akun Karyawan

Setiap karyawan bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan kredensial akun login ERP serta PIN absensi masing-masing. Segala aktivitas pencatatan kehadiran maupun pengajuan transaksi yang dilakukan melalui akun terkait dianggap sah dan merupakan tanggung jawab mutlak pemilik akun.

© 2026 PT. Adi Tehnik Mandiri - HRIS Enterprise System.